KEIN Bertemu Presiden Jokowi, Siapkan langkah strategis untuk pertumbuhan ekonomi

Jakarta. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan masukan pada Presiden Joko Widodo untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada tahun 2018. Dengan berbagai upaya dan kerja keras , pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa mencapai diangka tersebut.

Dalam kesempatan itu, KEIN menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan 7%, salah satunya ialah menjaga rata rata pertumbuhan investasi diangka 10% pertahun.

“Hal tersebut tidak mustahil, asalkan ekspor dijaga tidak kurang dari 3%. Impor dikendalikan tidak tumbuh lebih dari 2%, dan investasi dipastikan terealisasi minimal 10%,” kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta terkait isi pertemuan sejumlah pengurus KEIN dengan Presiden Jokowi di Istana hari Selasa (7/6/2016).

Lebih lanjut Sekretaris KEIN Putri K.Wardani menjabarkan pertumbuhan ekspor walaupun dirasakan menghadapi tantangan berat dalam realisasinya, karena ekonomi dunia belum pulih, tetap bisa dicapai dengan berkonsentrasi pada sejumlah wilayah yang tidak mengalami atau minim kontraksi ekonomi. Misal Timur Tengah & Afrika.

Sementara itu, ujarnya, untuk pengendalian impor bisa dicapai dengan cara substitusi impor dengan produksi lokal dan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

“Kita punya perangkat yang sangat hebat,namanya Permendag 70/2013 yang isinya mewajibkan ritel di Indonesia menjual 80% produk dalam negeri. Aturan sudah ada tapi eksekusinya di lapangan yang belum jalan. Lalu mata rantai pasok harus dikelola sepraktis & sependek mungkin agar terjadi efisiensi harga jual,” kata Putri.

KEIN juga merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur daerah melalui dana alokasi khusus (DAK) dilakukan dengan prinsip local resource base. Kami juga meminta agar pemanfaatan dana desa secara padat karya untuk membantu masyarakat miskin.

Di samping memberikan catatan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai target, anggota KEIN lainnya yaitu Benny Pasaribu menyodorkan pola data tunggal untuk menyesuaikan kebutuhan pasokan dan permitaan pupuk serta sembilan bahan pokok.

“Sehingga tidak perlu lagi terjadi lonjakan-lonjakan harga di saat-saat tertentu, seperti hari besar agama dan lain sebagainya.”